Kalangan pengusaha menilai
perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh. Di tahun politik sekali pun yang
dianggap tahun yang penuh ketidakpastian, ekonomi RI masih terus bergeliat.
Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan khususnya dunia usaha.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi.
"Utang luar negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).
Selain masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang membangun.
"Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka laku," ungkapnya.
Di samping itu, tingginya angka impor pangan di atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan.
Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan khususnya dunia usaha.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi.
"Utang luar negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).
Selain masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang membangun.
"Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka laku," ungkapnya.
Di samping itu, tingginya angka impor pangan di atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan.
"Impor pangan sudah lebih dari
Rp 300 triliun. Indonesia sudah seharusnya tidak bergantung pada impor. Sumber
daya alam kita banyak, mungkin kayak gandum memang kita belum bisa menghasilkan
banyak tapi yang lain-lain seperti beras itu kan kita bisa menghasilkan
sendiri," terang dia.
Hal lain soal kesenjangan ekonomi. Jurang antara si kaya dan si miskin terlampau tinggi padahal jarak tempat tinggal tidak terlalu jauh.
"Jurang kemiskinan masih banyak contohnya di Banten dan terkaya di Menteng, padahal jarak dari Banten ke Menteng itu tidak lebih dari 2 jam.
Di Menteng pakai jas yang mahal tapi masih banyak yang telanjang di Jambi, Papua, ini PR bagi presiden soal kesenjangan ini bisa diperkecil," jelasnya.
Di tempat yang sama, Chairman Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono meminta kepada pemerintahan baru untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN.
"Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya. Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain," tutupnya.
Hal lain soal kesenjangan ekonomi. Jurang antara si kaya dan si miskin terlampau tinggi padahal jarak tempat tinggal tidak terlalu jauh.
"Jurang kemiskinan masih banyak contohnya di Banten dan terkaya di Menteng, padahal jarak dari Banten ke Menteng itu tidak lebih dari 2 jam.
Di Menteng pakai jas yang mahal tapi masih banyak yang telanjang di Jambi, Papua, ini PR bagi presiden soal kesenjangan ini bisa diperkecil," jelasnya.
Di tempat yang sama, Chairman Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono meminta kepada pemerintahan baru untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN.
"Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya. Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar