softskill

Dahlan kesal proses pembentukan holding BUMN mandek

 Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mendorong BUMN Indonesia dapat membentuk holding. Menurutnya, pembentukan holding, justru menguntungkan BUMN itu sendiri.

Dahlan mencontohkan pembentukan holding pupuk Indonesia pada 2011 silam. Saat ini aset pupuk Indonesia sudah mampu meningkat 100 persen dari Rp 30 triliun menjadi Rp 60 triliun.

Maka dari itu, Dahlan mendorong dapat dibentuk holding di bidang lain seperti perkebunan, farmasi maupun perbankan. Melalui holding, lanjutnya, bisa didapat dana investasi baru dengan cepat, memungkinkan dilakukan efisiensi dalam bahan baku dan pengelolaan.

"Sehingga pembuatan holding pupuk jadi contoh baik. Bagi yang masih ragu-ragu holdingisasi BUMN harus lihat apa yang terjadi di Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia," ujar Dahlan usai rapat pimpinan di kantor PT Pupuk Kaltim, Jakarta, Kamis (8/5).

Saat ini, Pupuk Indonesia menjadi nomor delapan perusahaan pupuk terbesar di dunia. Dahlan yakin dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi lima besar di dunia.

"Buat pihak yang ragu-ragu, berpikir demi kejayaan negara dan daya saing Indonesia harus menyetujui pembentukan holding di Indonesia," jelasnya.

Ketika ditanya bagaimana kelanjutan holding perkebunan, Dahlan enggan menjawab. "Iyalah anda sudah hapal," katanya.

Seperti diketahui, proses persetujuan holding perkebunan yang diusulkan dua tahun lalu masih mandek di Sekretaris Kabinet (Seskab). Pun pada holding farmasi dan perbankan.

Sumber : www.merdeka.com

tugas softskill

Hatta bangga MP3EI sukses geser pertumbuhan industri keluar Jawa

 Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyampaikan perkembangan terbaru proyek riil MP3EI di mana realisasi hingga kuartal I 2014 mencapai Rp 441 triliun.

Dana proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 563 miliar, BUMN Rp 67,6 triliun, swasta Rp 29 triliun serta campuran swasta dan BUMN sebesar Rp 78 triliun.

"Ini ada 174 proyek dengan total realisasi mencapai Rp 441 triliun," ucap Hatta di Kantornya, Jakarta, Kamis (8/5).

Dari angka realisasi ini, pembangunan sektor riil terbanyak di Kalimantan dengan total anggaran mencapai Rp 120 triliun. Sedangkan, Pulau Jawa hanya Rp 78,6 triliun, Sumatera Rp 77,2 triliun, Bali Rp 36 triliun serta Papua, Maluku dan NTT sebesar Rp 81,2 triliun.

"Proyek tertinggi di Kalimantan, di Jawa kecil sekali sektor riil, hanya Rp 78 triliun. Ini berarti sebaran industri keluar Jawa tercapai," tegasnya.

Keberhasilan ini, menurut Hatta, karena berjalannya program pemerintah dalam membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan klaster industri luar Jawa dengan paket insentif dan lain sebagainya. "Pemerataan konektivitas berjalan sesuai kita laksanakan," tutupnya.

Sumber :  www.merdeka.com

softskill

Pertumbuhan Kredit Masih Terkendali

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah menilai pertumbuhan sektor kredit masih cukup tinggi, yakni 19,5 persen. Namun ada trend perlambatan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yang mencapai 21,4 persen.

Menurutnya, pengetatan moneter yang dilakukan bank sentral sejak pertengahan tahun 2013 lalu dinilai telah berhasil mengarahkan ekspansi kredit perbankan ke sektor yang lebih produktif. 

"Ekspansi kredit properti melambat. Survei harga properti melambat ini suatu perkembangan yang disyukuri. Biasanya saat kondisi melemah, kalau sektor properti mendapat banyak masalah, sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan dapat dampaknya negatif," kata Halim di Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Sekedar informasi, pada tahun 2013 lalu BI telah menelurkan beberapa kebijakan terkait properti, seperti kebijakan LTV (loan to value) dan pembatasan KPR inden. Tujuannya untuk mengendalikan kredit dan menghindari bubble di sektor properti yang berdampak kepada perekonomian.

Terkait penyaluran kredit di sektor konsumsi, Halim mengungkapkan penyaluran telah lebih termoderasi. "Kami berharap sektor keuangan, khususnya dari sisi leverage tidak lagi dalam posisi mengkhawatirkan," ujar dia.

Secara umum, Halim menjelaskan kebijakan moneter BI akan tetap. Akan tetapi, bank sentral tetap mencermati dampak ke inflasi, defisit transaksi berjalan, dan kekuatan permintaan domestik sehingga perekonomian tetap dapat tumbuh.

Sumber : Kompas.com

TUGAS SOFTSKILL

BI: Pertumbuhan Ekonomi Melambat Bukan Akibat Kebijakan Moneter

Bank Indonesia (BI) membantah tudingan yang menyebut perlambatan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2014 menjadi 5,21 persen disebabkan kebijakan moneter ketat yang diberlakukan bank sentral. 

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyebut, salah satu pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I disebabkan kebijakan fiskal melalui pemberlakuan UU Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang melarang ekspor mineral mentah. Akibatnya, kinerja ekspor pun sedikit tertekan.

"Bisa diungkapkan bahwa (penurunan pertumbuhan ekonomi) ini bukan akibat kebijakan moneter berlebihan," kata Agus di Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Agus memaparkan penurunan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh perlambatan ekspor riil. "Kalau terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, adalah yang utama karena memang ada perlambatan-perlambatan kinerja ekspor, khususnya ekspor tambang mineral dan batubara," ungkapnya. 

Tudingan kebijakan moneter yang ketat sebagai pemicu penurunan pertumbuhan ekonomi, kata Agus, tidak berlasan. Buktinya pertumbuhan konsumsi rumah tangga justru tumbuh lebih baik, investasi masih bertumbuh dan konsumsi pemerintah pun masih baik. 

"Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa kondisi moneter yang ketat memang membawa inflasi menjadi lebih yakin ke tingkat normalnya. Kami tidak ingin inflasi itu tidak terkendali, karena itu membebani kesejahteraan rakyat," ujarnya. 

Sebelumnya, Perry mengungkapka perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi perlambatan permintaan dari Tiongkok, penurunan harga komoditas, dan dampak penerapan UU Minerba. 

Sebelumnya BI memperkirakan UU Minerba hanya akan menurunkan ekspor mineral di 2014 sebesar 1,8 milia dollar AS. "Tetapi dari perhitungan terakhir kami, penurunan ekspor akibat UU Minerba itu menjadi 3,8 miliar dollar AS di 2014," katanya.

Sumber   : Kompas.com